Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
![Chrome, Chromecast and Chromebook Resources & Guides – Chrome Story](https://www.archivebay.com/archive/b741a24f-c4e6-4f6d-bfc5-77f9e580c55b.png)
Chrome, Chromecast and Chromebook Resources & Guides – Chrome Story
Are you over 18 and want to see adult content?
![auspOp | Australia's first stop for pop!](https://www.archivebay.com/archive/2e2341b8-c4f9-4913-95e6-c1b7184295d0.png)
auspOp | Australia's first stop for pop!
Are you over 18 and want to see adult content?
![Скачать новые игры на пк через торрент](https://www.archivebay.com/archive/cf62eabe-8d6d-4342-81d1-6225da11a376.png)
Скачать новые игры на пк через торрент
Are you over 18 and want to see adult content?
![RadioInsight - Breaking Radio Industry News Commentary & Changes First](https://www.archivebay.com/archive/2eecf2a2-83c0-4315-ac07-0e0c6068a415.png)
RadioInsight - Breaking Radio Industry News Commentary & Changes First
Are you over 18 and want to see adult content?
![Beautiful Islam: the Complete Way of Life](https://www.archivebay.com/archive/6f8df427-544d-4318-a372-66fd8c891987.png)
Beautiful Islam: the Complete Way of Life
Are you over 18 and want to see adult content?
![Promo Cheats Codes for Hacking Android & iOS Game for free Cash, Gold & Gems](https://www.archivebay.com/archive/5b0c2c67-922d-4ef6-99bf-f94570fae2b6.png)
Promo Cheats Codes for Hacking Android & iOS Game for free Cash, Gold & Gems
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
![A complete backup of www.dhnet.be/sports/football/division-1a/fc-bruges/le-club-de-bruges-prolonge-le-contrat-de-maxim-de-cuyper](https://www.archivebay.com/archive2/1370112d-dadf-4cc5-be8f-793303220e29.png)
A complete backup of www.dhnet.be/sports/football/division-1a/fc-bruges/le-club-de-bruges-prolonge-le-contrat-de-maxim-de-cuyper
Are you over 18 and want to see adult content?
![A complete backup of www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200221_04858940](https://www.archivebay.com/archive2/4206b255-db53-4262-a7bd-63ec5910f4e3.png)
A complete backup of www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200221_04858940
Are you over 18 and want to see adult content?
![A complete backup of www.techradar.com/news/chelsea-vs-manchester-united-live-stream-how-to-watch-premier-league-2020-football-o](https://www.archivebay.com/archive2/3b9c6b7d-df64-4012-9d98-13d613e861d6.png)
A complete backup of www.techradar.com/news/chelsea-vs-manchester-united-live-stream-how-to-watch-premier-league-2020-football-o
Are you over 18 and want to see adult content?
![A complete backup of antyweb.pl/matthias-i-maxime-recenzja/](https://www.archivebay.com/archive2/248aad91-e514-4fd0-95b4-9b84cfe62968.png)
A complete backup of antyweb.pl/matthias-i-maxime-recenzja/
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
melalui
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) KONVERSI GABAH. Konversikan hasil ubinan per ha berdasarkan ukuran luasan maupun jumlah rumpun, kemudian konversikan kembali hasil gabah yang diperoleh dalam kadar air 14% (gabah kering giling atau GKG). Konversi GKP ke GKG = 86,02 %, SUSUT AIR = 10,71 % SUSUT KEHILANGAN = 3,27 %. Konversi GKP ke beras = 62,74 % Angka 62,74 persen = rendemen KEMITRAAN USAHA DIBIDANG PERTANIAN Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. 2. Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya. 3. PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
PERMENTAN NO.98 TAHUN 2013 PERIZINAN USAHA …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Tuesday, September 30, 2014 with 2 comments. Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan KlikDownload disini.
AGRONOMI PERTANIANTRANSLATE THIS PAGE Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN …TRANSLATE THIS PAGE Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) berdasarkan rata-rata produksi dan rata-rata luas panen lima tahun terakhir dari komoditi tanaman pangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Maros menghasilkan komoditi unggulan yang terpilih didasarkan pada Nilai LQ >1 dengan tingkat keunggulan berdasarkan nilai LQ tertinggi pada masing-masing komoditi pada setiap kecamatan. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH …TRANSLATE THIS PAGE JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. Ir. Pangerang (PPL Kab. Maros-Sulsel) Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier.Jabatan fungsional penyuluh pertanian, terdiri dari : a. Penyuluh pertanian terampil. KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN. Ir. Pangerang, MP. BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dalam UU RI No. 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usahamelalui
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) KONVERSI GABAH. Konversikan hasil ubinan per ha berdasarkan ukuran luasan maupun jumlah rumpun, kemudian konversikan kembali hasil gabah yang diperoleh dalam kadar air 14% (gabah kering giling atau GKG). Konversi GKP ke GKG = 86,02 %, SUSUT AIR = 10,71 % SUSUT KEHILANGAN = 3,27 %. Konversi GKP ke beras = 62,74 % Angka 62,74 persen = rendemen KEMITRAAN USAHA DIBIDANG PERTANIAN Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. 2. Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya. 3. PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
PERMENTAN NO.98 TAHUN 2013 PERIZINAN USAHA …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Tuesday, September 30, 2014 with 2 comments. Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan KlikDownload disini.
AGRONOMI PERTANIANTRANSLATE THIS PAGE Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN Manfaat dari hasil evaluasi penyuluhan antara lain: menentukan tingkat perubahan perilaku petani, untuk perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Pelaporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian sangat penting sebagai penyampaian informasi, sebagai bahan pengambilan KERJASAMA KELOMPOK TANI Kerjasama ini penting untuk dilaksanakan karena : 1. Membantu mengatasi kekurangan/kelemahan anggota kelompok tani. 2. Untuk mendapatkan informasi baru . 3. Untuk memperkuat kelompok tani baik dari segi administrasi, organisasi maupun usaha kelompok. 4. Untuk menghadapi permasalahan – permasalahan yang dihadapi. METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN Berdasar perpaduan pendekatan agribisnis dan falsafah dan prinsip penyuluhan pertanian definisi penyuluhan terfomulasikan “penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN …TRANSLATE THIS PAGE Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun berkelompok dan diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalambentuk
PP NOMOR 9 TAHUN 2017 PEDOMAN REGISTER …TRANSLATE THIS PAGE Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian KODE ETIK JABATAN PENYULUH PERTANIAN Kode etik penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai pegangan untuk berperilaku, ciri-ciri perilaku yang merupakan kebanggaan; ciri-ciri perilaku yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan diri sebagai seorang penyuluh pertanian. Dari beberapa pendapat ahli salah satunya adalah kata-kata dari Prof. Iso R. dapatlah dipetik kode etik dimaksud PERMENPAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG …TRANSLATE THIS PAGE PERMENPAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALISANGGARAN.
AGRONOMI PERTANIANTRANSLATE THIS PAGE Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN …TRANSLATE THIS PAGE Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) berdasarkan rata-rata produksi dan rata-rata luas panen lima tahun terakhir dari komoditi tanaman pangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Maros menghasilkan komoditi unggulan yang terpilih didasarkan pada Nilai LQ >1 dengan tingkat keunggulan berdasarkan nilai LQ tertinggi pada masing-masing komoditi pada setiap kecamatan. MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN 1. Peranan Media Penyuluhan Pertanian Sebagai Saluran Komunikasi (Channel) Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian. Menyalurkan pesan/informasi dari sumber/komunikator kepada sasaran yakni petani dan keluarganya sehingga sasaran dapat menerapkan pesan dengankebutuhannya.
KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN. Ir. Pangerang, MP. BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dalam UU RI No. 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usahamelalui
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) KONVERSI GABAH. Konversikan hasil ubinan per ha berdasarkan ukuran luasan maupun jumlah rumpun, kemudian konversikan kembali hasil gabah yang diperoleh dalam kadar air 14% (gabah kering giling atau GKG). Konversi GKP ke GKG = 86,02 %, SUSUT AIR = 10,71 % SUSUT KEHILANGAN = 3,27 %. Konversi GKP ke beras = 62,74 % Angka 62,74 persen = rendemen JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH …TRANSLATE THIS PAGE JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. Ir. Pangerang (PPL Kab. Maros-Sulsel) Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier.Jabatan fungsional penyuluh pertanian, terdiri dari : a. Penyuluh pertanian terampil. RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO …TRANSLATE THIS PAGE Sistem tanam legowo 4:1 tipe 2 merupakan pola tanam dengan hanya memberikan tambahan tanaman sisipan pada kedua barisan tanaman pinggir. Bila menggunakan jarak tanam 20 cm x 10 cm x 40 cm akan diperoleh populasi tanaman ± 300.000 rumpun/hektar, sedangkan dengan jarak tanam 25 cm x12,5 cm x 50 cm akan diperoleh p opulasi tanaman 192.000 rumpun/h ekt a r dengan PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. 2. Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya. 3. PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
AGRONOMI PERTANIANTRANSLATE THIS PAGE Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN …TRANSLATE THIS PAGE Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) berdasarkan rata-rata produksi dan rata-rata luas panen lima tahun terakhir dari komoditi tanaman pangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Maros menghasilkan komoditi unggulan yang terpilih didasarkan pada Nilai LQ >1 dengan tingkat keunggulan berdasarkan nilai LQ tertinggi pada masing-masing komoditi pada setiap kecamatan. MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN 1. Peranan Media Penyuluhan Pertanian Sebagai Saluran Komunikasi (Channel) Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian. Menyalurkan pesan/informasi dari sumber/komunikator kepada sasaran yakni petani dan keluarganya sehingga sasaran dapat menerapkan pesan dengankebutuhannya.
KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN. Ir. Pangerang, MP. BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dalam UU RI No. 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usahamelalui
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) KONVERSI GABAH. Konversikan hasil ubinan per ha berdasarkan ukuran luasan maupun jumlah rumpun, kemudian konversikan kembali hasil gabah yang diperoleh dalam kadar air 14% (gabah kering giling atau GKG). Konversi GKP ke GKG = 86,02 %, SUSUT AIR = 10,71 % SUSUT KEHILANGAN = 3,27 %. Konversi GKP ke beras = 62,74 % Angka 62,74 persen = rendemen JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH …TRANSLATE THIS PAGE JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. Ir. Pangerang (PPL Kab. Maros-Sulsel) Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier.Jabatan fungsional penyuluh pertanian, terdiri dari : a. Penyuluh pertanian terampil. RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO …TRANSLATE THIS PAGE Sistem tanam legowo 4:1 tipe 2 merupakan pola tanam dengan hanya memberikan tambahan tanaman sisipan pada kedua barisan tanaman pinggir. Bila menggunakan jarak tanam 20 cm x 10 cm x 40 cm akan diperoleh populasi tanaman ± 300.000 rumpun/hektar, sedangkan dengan jarak tanam 25 cm x12,5 cm x 50 cm akan diperoleh p opulasi tanaman 192.000 rumpun/h ekt a r dengan PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. 2. Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya. 3. PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN Manfaat dari hasil evaluasi penyuluhan antara lain: menentukan tingkat perubahan perilaku petani, untuk perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Pelaporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian sangat penting sebagai penyampaian informasi, sebagai bahan pengambilan MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN Selanjutnya petani belajar melalui berbagai media penyuluhan pertanian lainnya antara lain : spesimen, poster, leaflet, folder, gambar, slide, flm dan sebagainya. Materi pelajaran tidak terbatas pada hama/penyakit saja tetapi berkembang dengan materi yang terkait seperti ekologi tanaman, musuh alami, pemupukan, fisiologi tanaman dansebagainya
KEMITRAAN USAHA DIBIDANG PERTANIAN Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN Berdasar perpaduan pendekatan agribisnis dan falsafah dan prinsip penyuluhan pertanian definisi penyuluhan terfomulasikan “penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Thursday, January 12, 2017 with No comments. Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017.
PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi/mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. 2. Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya. 3. PENGEMBANGAN PROFESI BAGI PENYULUH …TRANSLATE THIS PAGE Samana A. (1994) menjelaskan bahwa jenis pekerjaan yang berkualifikasi professional memilki ciri tertentu yaitu: memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi calon pelakunya, kecakapan seorang pekerja professional dituntut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan/dibakukan oleh pihak berwenang (Organisasi profesi,pemerintah) dan jabatan profesonal tersebut mendapat PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN …TRANSLATE THIS PAGE Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun berkelompok dan diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalambentuk
KODE ETIK JABATAN PENYULUH PERTANIAN Kode etik penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai pegangan untuk berperilaku, ciri-ciri perilaku yang merupakan kebanggaan; ciri-ciri perilaku yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan diri sebagai seorang penyuluh pertanian. Dari beberapa pendapat ahli salah satunya adalah kata-kata dari Prof. Iso R. dapatlah dipetik kode etik dimaksud PERMENTAN NO.98 TAHUN 2013 PERIZINAN USAHA …TRANSLATE THIS PAGE Agronomi on Peraturan Menteri On Tuesday, September 30, 2014 with 2 comments. Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan KlikDownload disini.
AGRONOMI PERTANIAN
Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) berdasarkan rata-rata produksi dan rata-rata luas panen lima tahun terakhir dari komoditi tanaman pangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Maros menghasilkan komoditi unggulan yang terpilih didasarkan pada Nilai LQ >1 dengan tingkat keunggulan berdasarkan nilai LQ tertinggi pada masing-masing komoditi pada setiap kecamatan. KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN 1). proses komunikasi persuasif, yang dilakukan oleh penyuluh dalam memfasilitasi sasaran (pelaku utama dan pelaku usaha) beserta keluarganya guna membantu mencari pemecahan masalah berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usahan mereka, komunikasi ini sifatnya mengajak dengan menyajikan alternatif-alternatif pemecahan masalah, namun keputusan tetap pada MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya, informasi dan teknologi pertanian tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media penyuluhan. METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier.Jabatan fungsional penyuluh pertanian, terdiri dari : RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH Sistem tanam legowo 4:1 tipe 2 merupakan pola tanam dengan hanya memberikan tambahan tanaman sisipan pada kedua barisan tanaman pinggir. Bila menggunakan jarak tanam 20 cm x 10 cm x 40 cm akan diperoleh populasi tanaman ± 300.000 rumpun/hektar, sedangkan dengan jarak tanam 25 cm x12,5 cm x 50 cm akan diperoleh p opulasi tanaman 192.000 rumpun/h ekt a r dengan KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Seorang fasilitator ketika memfasilitasi dalam kelas, tidak seperti guru yang serba tahu dan subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan murid-muridnya layaknya seperti orang bisu yang hanya bisa mendengar dan menjadi obyek dalam proses pembelajaran, dan terkadang terjadi pemaksaan keinginan berdasarkan keinginan guru dalam memberikan bahan belajaran berdasarkan keinginan PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DAN HET Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanianAGRONOMI PERTANIAN
Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) berdasarkan rata-rata produksi dan rata-rata luas panen lima tahun terakhir dari komoditi tanaman pangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Maros menghasilkan komoditi unggulan yang terpilih didasarkan pada Nilai LQ >1 dengan tingkat keunggulan berdasarkan nilai LQ tertinggi pada masing-masing komoditi pada setiap kecamatan. KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN 1). proses komunikasi persuasif, yang dilakukan oleh penyuluh dalam memfasilitasi sasaran (pelaku utama dan pelaku usaha) beserta keluarganya guna membantu mencari pemecahan masalah berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usahan mereka, komunikasi ini sifatnya mengajak dengan menyajikan alternatif-alternatif pemecahan masalah, namun keputusan tetap pada MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya, informasi dan teknologi pertanian tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media penyuluhan. METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN Untuk mengimplementasikan sasaran pembangunan pertanian tersebut sangat diperlukan mengajak seluruh lapisan masyarakat petani dan diluar pertanian. Bentuk ajakan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut diantara melalui pendidikan non formal seperti penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier.Jabatan fungsional penyuluh pertanian, terdiri dari : RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH Sistem tanam legowo 4:1 tipe 2 merupakan pola tanam dengan hanya memberikan tambahan tanaman sisipan pada kedua barisan tanaman pinggir. Bila menggunakan jarak tanam 20 cm x 10 cm x 40 cm akan diperoleh populasi tanaman ± 300.000 rumpun/hektar, sedangkan dengan jarak tanam 25 cm x12,5 cm x 50 cm akan diperoleh p opulasi tanaman 192.000 rumpun/h ekt a r dengan KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Seorang fasilitator ketika memfasilitasi dalam kelas, tidak seperti guru yang serba tahu dan subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan murid-muridnya layaknya seperti orang bisu yang hanya bisa mendengar dan menjadi obyek dalam proses pembelajaran, dan terkadang terjadi pemaksaan keinginan berdasarkan keinginan guru dalam memberikan bahan belajaran berdasarkan keinginan PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DAN HET Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN Manfaat dari hasil evaluasi penyuluhan antara lain: menentukan tingkat perubahan perilaku petani, untuk perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan untuk penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Pelaporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian sangat penting sebagai penyampaian informasi, sebagai bahan pengambilan MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN Disamping itu kegiatan penyuluhan pertanian berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan antara lain keterbatasan jumlah penyuluh, keterbatasan dipihak sasaran , misalnya tingkat pendidikan formal petani yang sangat bervariasi, keterbatasan sarana dan waktu belajarbagi petani.
KEMITRAAN USAHA DIBIDANG PERTANIAN merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN Berdasar perpaduan pendekatan agribisnis dan falsafah dan prinsip penyuluhan pertanian definisi penyuluhan terfomulasikan “penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya PENGEMBANGAN PROFESI BAGI PENYULUH PERTANIAN Samana A. (1994) menjelaskan bahwa jenis pekerjaan yang berkualifikasi professional memilki ciri tertentu yaitu: memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi calon pelakunya, kecakapan seorang pekerja professional dituntut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan/dibakukan oleh pihak berwenang (Organisasi profesi,pemerintah) dan jabatan profesonal tersebut mendapat PERMENTAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DAN HET Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian PROSES BELAJAR MENGAJAR ORANG DEWASA Seorang fasilitator ketika memfasilitasi dalam kelas, tidak seperti guru yang serba tahu dan subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan murid-muridnya layaknya seperti orang bisu yang hanya bisa mendengar dan menjadi obyek dalam proses pembelajaran, dan terkadang terjadi pemaksaan keinginan berdasarkan keinginan guru dalam memberikan bahan belajaran berdasarkan keinginan PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun berkelompok dan diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalambentuk
KODE ETIK JABATAN PENYULUH PERTANIAN Kode etik penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai pegangan untuk berperilaku, ciri-ciri perilaku yang merupakan kebanggaan; ciri-ciri perilaku yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan diri sebagai seorang penyuluh pertanian. PERMENTAN NO.98 TAHUN 2013 PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Informasi tentang budidaya tanaman pangan,tupoksiPenyuluh, penyuluhan pertanian serta peraturan-peraturan terkait bidang pertanian≡Navigation
* Home
* Privacy Police
* About Me
* Link Exchange
* Materi Penyuluhan
* Tanaman Pangan
* Hortikultura
* Perkebunan
* Peternakan
* Penelitian
* Karya Tulis
* Makalah
* Statistik
* Peraturan Pertanian* Undang-Undang
* Peraturan Pemerintah* Pepres dan Inpres
* Peraturan Menteri
* Peraturan Instansi Terkait* Keputusan Menteri
* Juklat dan Juknis
* Translate
✚
✖
Konsultasi
MANFAATKAN
WEBSITE ATAU BLOG SEBAGAI MEDIA ELEKRONIK BAGI PENYULUH PERTANIAN Oleh : Ir. Pangerang, MP (Penyuluh Pertanian Kab. Maros) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2009 Tanggal : 24 juli2009 Petunjuk...
More on this category » Budidaya More on this category » Peraturan More on this category »✖
MASJID AGUNG KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
THURSDAY, JANUARY 02, 2020No comments
DESTINASI WISATA KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
MONDAY, DECEMBER 30, 2019No comments
JL. POROS BULU DUA DESA LOMPO TENGAH MENUJU DESA LIBURENG KAB. BARRUAGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 20191 comment
JALAN POROS BULU DUA DESA LIBURENG KEC TANETE RIAJA KABUATEN BARRUAGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 20191 comment
JL POROS BULU DUA DESA HARAPAN KE PERBATASAN KAB SOPPENGAGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019No comments
JALAN POROS BULU DUA DESA ANABANUA KECAMATAN TANETE RIAJA KAB BARRUAGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019No comments
LANJUTAN JL POROS BULU DUA DESA HARAPAN BARRU KE PERBATASAN KABSOP...
AGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019No comments
JL. POROS BULU DUA DESA HARAPAN KE ARAH DESA ANABANUA TANETE RIAJABARRU
AGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019No comments
DESTINASI WISATA KABUPATEN SOPPENG SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
FRIDAY, NOVEMBER 01, 2019No comments
DESTINASI WISATA KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
THURSDAY, OCTOBER 31, 2019No comments
DESTINASI WISATA KABUPATEN MAROS PROPINSI SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
THURSDAY, OCTOBER 31, 2019No comments
DESTINASI WISATA KOTA MADYA MAKASSAR SULAWESI SELATANAGRONOMI ON
THURSDAY, OCTOBER 31, 2019No comments
DESTINASI WISATA KABUPATEN GOWA SULAWESI-SELATANAGRONOMI ON
THURSDAY, OCTOBER 31, 2019No comments
JALAN POROS BULU DUA DESA GANTTARENG KABUPATEN SOPPENG 01AGRONOMI ON
SATURDAY, SEPTEMBER 21, 20191 comment
JALAN POROS BULU DUA DESA WATU KABUPATEN SOPPENGAGRONOMI ON
SATURDAY, SEPTEMBER 21, 2019No comments
Page 1 of 1781234567...178Next » TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/PETERNAKANHortikultura
*
*
*
* Budidaya Tanaman jarak pagar- _NEW !! _
* HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ANGGREK * PANEN SEMANGKA DI KAB. MAROS * PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PROSES PRODUKSI BENIH JAMUR * PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DESKRIPSI VARIETAS HORTIKULTURA * PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA * Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman * Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura * SEJARAH TANAMAN ANGGREK * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG MERAH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pertanian-Penanaman Modal- _NEW !! _
* TEKNOLOGI BUDIDAYA ANGGREK * TEKNOLOGI PRODUKSI SEMANGKA * Tanaman jarak pagarJuklat dan Juknis
* FUNGSI DAN PERAN PENYULUH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN * JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN * KEDUDUKAN PENYULUH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN * KODE ETIK JABATAN PENYULUH PERTANIAN * PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DUKUNGAN SARANA PRODUKSI UNTUK KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016 * PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PROSES PRODUKSI BENIH JAMUR * PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DESKRIPSI VARIETAS HORTIKULTURA * PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU * PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA * Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola * Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman * Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura * Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi * Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah TA 2016 * Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton * Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) * SEMBILAN INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* TATA CARA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH PERTANIAN * TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN * TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN * Tanaman jarak pagarKarya Tulis
* (Down Load pdf) TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS * Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros. * Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi Bidang Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2014 * download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSKonsultasi
* Email atau Gmail sebagai Sarana Komunikasi bagi Penyuluh Pertanian * Manfaatkan Website atau Blog sebagai Media Elekronik Bagi PenyuluhPertanian
- _NEW !! _
Peraturan Menteri
* Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI IMPORPRODUK HORTIKULTURA
Tanaman Pangan
* JARAK TANAM LEGOWO * KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) * PENGAMBILAN UBINAN JARAK TANAM LEGOWO PADI SAWAH oleh Ir.Pangerang,MP (PPL Kab. Maros)
- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI KACANG HIJAU- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI UBI KAYU Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan*
*
*
* KELOMPOK TANI DAN ATURAN KELOMPOK TANI * (Down Load pdf) TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS * ASURANSI PERTANIAN * Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros. * Budidaya Tanaman jarak pagar- _NEW !! _
* Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * Email atau Gmail sebagai Sarana Komunikasi bagi Penyuluh Pertanian * FUNGSI DAN PERAN PENYULUH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN * FUNGSI KELOMPOK TANI DAN GAPOKTAN * HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ANGGREK * JARAK TANAM LEGOWO * JEJARING KERJA (KEMITRAAN) KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI * JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN * KEDUDUKAN PENYULUH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN * KEMITRAAN USAHA DIBIDANG PERTANIAN * KERJASAMA KELOMPOK TANI * KEUNTUNGAN BERKELOMPOK TANI * KODE ETIK JABATAN PENYULUH PERTANIAN * KONVERSI GABAH KERING PANEN (GKP) * KOPERASI TANI SEBAGAI BENTUK KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI * KRPL KELOMPOK WANITA TANI MELATI BALORO DESA PUCAK KEC.TOMPOBULUKAB. MAROS
* MENGHITUNG KELAYAKAN USAHA TANI * Manfaatkan Website atau Blog sebagai Media Elekronik Bagi PenyuluhPertanian
- _NEW !! _
* PANEN SEMANGKA DI KAB. MAROS * PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DUKUNGAN SARANA PRODUKSI UNTUK KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016 * PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PROSES PRODUKSI BENIH JAMUR * PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DESKRIPSI VARIETAS HORTIKULTURA * PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU * PENGAMBILAN UBINAN JARAK TANAM LEGOWO PADI SAWAH oleh Ir.Pangerang,MP (PPL Kab. Maros)
- _NEW !! _
* PENGARUH PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAYAM (Amaranthus, sp) * PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI * PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI IMPORPRODUK HORTIKULTURA
* PERTANIAN ORGANIK
* PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA * PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB, MAROS2014
* PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI- _NEW !! _
* Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola * Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman * Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi Bidang Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2014 * Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura * Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya * Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi * Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah TA 2016 * Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton * Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) * PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI * Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016 * RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) TAHUN 2016 * RKTPP. 2014 PENYULUH PERTANIAN (IR.PANGERANG,MP) * RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH * Rumus Ubinan Sistem Tanam Legowo Yang Paling Tepat dan Sesuai. * SEJARAH TANAMAN ANGGREK * SEMBILAN INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG MERAH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pertanian-Penanaman Modal- _NEW !! _
* TATA CARA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH PERTANIAN * TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN * TEKNOLOGI BUDIDAYA ANGGREK * TEKNOLOGI PRODUKSI KACANG HIJAU- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI SEMANGKA * TEKNOLOGI PRODUKSI UBI KAYU * TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN * Tanaman jarak pagar * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSUndang-Undang
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
PERKEBUNAN,LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANJuklat dan Juknis
* Buku Pedoman Uji Mutu dan Uji Efikasi Lapangan APH * Buku Pengenalan dan Identifikasi Hama Penyakit Tanaman Jambu Mete- _NEW !! _
* DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BIOFARMAKA YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BUAH YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN HIAS YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN SAYURAN YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN TEH- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kopi- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Lada- _NEW !! _
Peraturan Instansi Terkait * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANANPeraturan Menteri
* LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit Peraturan Pemerintah * PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 1992 TENTANG OBAT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIKLOKASI
* Perarutan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2010 TENTANG Kawasan HutanPerkebunan
* Buku Pedoman Uji Mutu dan Uji Efikasi Lapangan APH * Buku Pengenalan dan Identifikasi Hama Penyakit Tanaman Jambu Mete- _NEW !! _
* DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BIOFARMAKA YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BUAH YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN HIAS YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN SAYURAN YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN TEH- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kopi- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Lada- _NEW !! _
Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * Buku Pedoman Uji Mutu dan Uji Efikasi Lapangan APH * Buku Pengenalan dan Identifikasi Hama Penyakit Tanaman Jambu Mete- _NEW !! _
* DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BIOFARMAKA YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN BUAH YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN HIAS YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* JENIS DAN VARIETAS TANAMAN SAYURAN YANG TELAH DILEPAS- _NEW !! _
* KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERKEBUNAN NASIONAL * LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN TEH- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kopi- _NEW !! _
* Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Lada- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 12 TAHUN 2015TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 1992 TENTANG OBAT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIKLOKASI
* PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* Perarutan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2010 TENTANG Kawasan Hutan * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI IMPORPRODUK HORTIKULTURA
* PERTANIAN ORGANIK
* PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA * PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB, MAROS2014
* PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI- _NEW !! _
* Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola * Pedoman Teknis Uji Hibriditas Tanaman * Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi Bidang Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2014 * Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura * Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya * Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi * Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah TA 2016 * Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton * Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) * PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI * Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016 * RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) TAHUN 2016 * RKTPP. 2014 PENYULUH PERTANIAN (IR.PANGERANG,MP) * RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH * Rumus Ubinan Sistem Tanam Legowo Yang Paling Tepat dan Sesuai. * SEJARAH TANAMAN ANGGREK * SEMBILAN INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG MERAH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pertanian-Penanaman Modal- _NEW !! _
* TATA CARA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH PERTANIAN * TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN * TEKNOLOGI BUDIDAYA ANGGREK * TEKNOLOGI PRODUKSI KACANG HIJAU- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI SEMANGKA * TEKNOLOGI PRODUKSI UBI KAYU * TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN * Tanaman jarak pagar * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSUndang-Undang
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan PERIKANAN DAN KELAUTANJuklat dan Juknis
* Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut- _NEW !! _
* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi- _NEW !! _
Pepres dan Inpres
* KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 Peraturan Instansi Terkait * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN ABALON (HALIOTIS SQUAMATA) HASILDOMESTIKASI
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 MTENTANG MPELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUSUPER RD
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUTAHAN PENYAKIT KHV
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) JAYASAKTI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN KELABAU (OSTEOCHILUS MELANOPLEURUS) HASIL DOMESTIKASI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) MARWANA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KEPMEN-KP/ 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS)NIRWANA III
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI DI PROVINSIACEH
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MANGGAR, DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LIMAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LIMAU, DI KOTA BONTAN * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMBALIUNG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SAMBALIUNG, DI KABUPATEN BERAU, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PER * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPAT * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAANES
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi * Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah TA 2016 * Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton * Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) * PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI * Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016 * RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) TAHUN 2016 * RKTPP. 2014 PENYULUH PERTANIAN (IR.PANGERANG,MP) * RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH * Rumus Ubinan Sistem Tanam Legowo Yang Paling Tepat dan Sesuai. * SEJARAH TANAMAN ANGGREK * SEMBILAN INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG MERAH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pertanian-Penanaman Modal- _NEW !! _
* TATA CARA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH PERTANIAN * TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN * TEKNOLOGI BUDIDAYA ANGGREK * TEKNOLOGI PRODUKSI KACANG HIJAU- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI SEMANGKA * TEKNOLOGI PRODUKSI UBI KAYU * TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN * Tanaman jarak pagar * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSUndang-Undang
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perikanan dan kelautan * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANAN TAHUN 201
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O016 TENTANG KOMITE INTEGRITAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN ABALON (HALIOTIS SQUAMATA) HASILDOMESTIKASI
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 MTENTANG MPELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUSUPER RD
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUTAHAN PENYAKIT KHV
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) JAYASAKTI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN KELABAU (OSTEOCHILUS MELANOPLEURUS) HASIL DOMESTIKASI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) MARWANA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KEPMEN-KP/ 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS)NIRWANA III
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI DI PROVINSIACEH
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MANGGAR, DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LIMAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LIMAU, DI KOTA BONTAN * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMBALIUNG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SAMBALIUNG, DI KABUPATEN BERAU, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PER * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPAT * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KA * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAANES
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
* Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut- _NEW !! _
* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN VIDEOS UMRAH DAN HAJI Peraturan Instansi Terkait * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi * Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah TA 2016 * Petunjuk Teknis Budidaya Padi Teknologi Hazton * Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) * PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI * Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016 * RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) TAHUN 2016 * RKTPP. 2014 PENYULUH PERTANIAN (IR.PANGERANG,MP) * RUMUS UBINAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO PADI SAWAH * Rumus Ubinan Sistem Tanam Legowo Yang Paling Tepat dan Sesuai. * SEJARAH TANAMAN ANGGREK * SEMBILAN INDIKATOR KINERJA PENYULUH PERTANIAN * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG PUTIH * STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAWANG MERAH- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBENIHAN MANGGA (Mangiferaindica L.)
- _NEW !! _
* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pertanian-Penanaman Modal- _NEW !! _
* TATA CARA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH PERTANIAN * TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN * TEKNOLOGI BUDIDAYA ANGGREK * TEKNOLOGI PRODUKSI KACANG HIJAU- _NEW !! _
* TEKNOLOGI PRODUKSI SEMANGKA * TEKNOLOGI PRODUKSI UBI KAYU * TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN * Tanaman jarak pagar * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSUmrah dan Haji
* 11 Dzulhijjah Hari Ke II Melempar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabahmasing ...
* AIR MATA TAK TERBENDUNG DI PADANG ARAFAH MEKAH * BUKIT SAFA LANTAI I DI MASJIDIL HARAM MEKAH- _NEW !! _
* BUKIT SAFA LANTAI III DI MASJIDIL HARAM MEKAH- _NEW !! _
* BUKIT SAFA LANTAI III DI MASJIDIL HARAM MEKAH- _NEW !! _
* BUKIT SHAFA DAN MARWAH DI MASJIDIL HARAM MEKAH- _NEW !! _
* BUKITMARWAH LANTAI I DI MASJIDIL HARAM- _NEW !! _
* DETIK-DETIK PAYUNG RAKSASA MENUTUP DI MASDJID NABAWI MADINA * DETIK-DETK PAYUNG RAKSASA MENGEMBANG DI MESDJID NABAWI MADINA * Detik- Detik Imam Masjidil haram Memimpin Shalat di Depan PintuKabbah
* KEBUN DAN PASAR KURMA DI MADINA ARAB SAUDI * KEINDAHAN MASJID KUBA DI MADINAH * KEJADIAN DAN PASCA KEJADIAN JATUHNYA CRANE DI MASJIDIL HARAM MEKAH * KEJADIAN DAN PASCA KEJADIAN JATUHNYA CRANE DI MASJIDIL HARAM MEKAH * KENALI LETAK HIJR ISMAIL DAN PANCURAN EMAS * Keindahan Lantai II Masjid Nabawi di Madina * Keindahan Membukanya Payung di Pelataran Masjid Nabawi * Keindahan Menutupnya Payung di Pelataran Masjid Nabawi * Keindahan di Dalam Masjid Nabawi Madina * MASJID-MASJID DENGAN KEINDAHANNYA * MELONTAR AQABAH 10 DZULHIJJAH * MIQOT DZULHULAIFAH ATAU BIR ALI DI MADINA * MISDJID JIN (AL-BAI’AH).MEKAH* Maqam Ibrahim
-
_NEW !! _
* Melaksanakan Sai di safa dan marwah di Masjidil Haram * Mencium Hajar Aswad dan Memulai atau Mengakhiri Tawaf * Miqot di masjid adibiyah untuk Umrah Sunat * Miqot di Taneem Masjid Aisyah r a untuk Umrah Sunat* Multazam
- _NEW
!! _
* Nama Pintu Masuk Masjidil Haram Mekah- _NEW !! _
* PERISTIWA HUJAN DAN BANJIR BESAR DI AZIZIYAH, JATUHNYA CRANEDIMESJIDIL ...
* PERJALANAN MUSDALIFAH KE MINA (UMRAH) * PINTU MASUK RAODAH * Pintu Al - Abbas( Al-Abbas gate) di Masjidil Haram Mekah * Pintu Al Marwah Escalator Masjidil Haram Mekah * Pintu Al Salam Al Salam Gate di Masjidil Haram Mekah * Pintu Al-Nabi (Al- Nabi Gate) di Masjidil Haram Mekah * Pintu Bani Shaibah BridgeBani Shaibah Bridge Gate di Masjidil Haram- _NEW !! _
* Pintu Kabbah
-
_NEW !! _
* SEPEDA RAKSASA DAN MASJID TERAPUNG DI JEDDAH* SUASANA DI RAODAH
* Suami Isteri Bergantian Mencium Hajar Aswad Atas Pertolongan AllahSWT
* ZIARAH KE MUSIUM AL HARAMI MAKKAHUndang-Undang
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perikanan dan kelautan * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANAN TAHUN 201
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O016 TENTANG KOMITE INTEGRITAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN ABALON (HALIOTIS SQUAMATA) HASILDOMESTIKASI
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 MTENTANG MPELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUSUPER RD
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUTAHAN PENYAKIT KHV
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) JAYASAKTI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN KELABAU (OSTEOCHILUS MELANOPLEURUS) HASIL DOMESTIKASI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) MARWANA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KEPMEN-KP/ 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS)NIRWANA III
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI DI PROVINSIACEH
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MANGGAR, DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LIMAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LIMAU, DI KOTA BONTAN * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMBALIUNG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SAMBALIUNG, DI KABUPATEN BERAU, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PER * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPAT * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KA * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAANES
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
* Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut- _NEW !! _
* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTANPOPULAR POSTS
*
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN Untuk mensukseskan pembangunan nasional di dalam sektor pertanian pembangunan pertanian terdapat tiga kelomp...*
TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN TUGAS DAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN Oleh : Ir. Pangerang, MP BAB I PENDAHULUAN Perkembangan penyuluhan di Indonesia sangat meng...*
FUNGSI KELOMPOK TANI DAN GAPOKTAN ASMURI (Penyuluh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupten Maros) PENGERTIAN Berdasarkan SK Menteri pertanian RI...*
PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH*
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehuta...UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah * UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI
Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
- _NEW !! _
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
Undang-Undang
*
* UNDANG UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1974. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN * UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 * UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHANDAERAH MENJADI
* UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI
* UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG * UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK * UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K) * UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN * UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2O16TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT * UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN_2014 APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) * UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH * UNDANG-UNDANG REBUPLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHAKECIL
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAAN NEGARA * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANGPENJAMINAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANGPENGAMPUNAN PAJAK
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANGHORTIKULTURA
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANGPENANAMAN MODAL
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEMPERBUKUAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANGPERKEBUNAN
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGANKONSUMEN
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 USAHA KECIL * UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN * UNDANG-UNDANG-NOMOR-56-TAHUN-1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAHPERTANIAN
- _NEW !! _
* Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014- TENTANG Pemerintahan Daerah * Undang-Undang No 31 Tahun 2014 ttg perlindungan saksi dan korban * Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No 32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
* Undang-Undang No. 05 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT * Undang-Undang No. 09 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL * Undang-Undang No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSIELEKTRONIK
* Undang-Undang No. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
* Undang-Undang No. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN * Undang-Undang No. 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANMENJADI UND
* Undang-Undang No. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL * Undang-Undang No. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETASTANAMAN
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 37 TAHUN 2014 TENTANG Konservasi Tanah dan Air * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang No. 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya * Undang-Undang No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan * Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan * Undang-Undang No.12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN * Undang-Undang No.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK * Undang-Undang No.19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. * Undang-Undang No.7 TAHUN 1996-Tentang Pangan * Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN perikanan dan kelautan * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANAN TAHUN 201
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O016 TENTANG KOMITE INTEGRITAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN ABALON (HALIOTIS SQUAMATA) HASILDOMESTIKASI
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 MTENTANG MPELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUSUPER RD
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) RAJADANUTAHAN PENYAKIT KHV
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) JAYASAKTI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN KELABAU (OSTEOCHILUS MELANOPLEURUS) HASIL DOMESTIKASI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) MARWANA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KEPMEN-KP/ 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS)NIRWANA III
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI DI PROVINSIACEH
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MANGGAR, DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LIMAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LIMAU, DI KOTA BONTAN * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMBALIUNG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SAMBALIUNG, DI KABUPATEN BERAU, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PER * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPAT * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KA * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAANES
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
* Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut- _NEW !! _
* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN PERATURAN PEMERINTAHJuklat dan Juknis
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2015 Penghimpunan Dana Perkebunan * PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASINASIONAL
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1986 TENTANG KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI * PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DANGIZI
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 1983 TENTANG KESEHATAN MASYARAKATVETERINER
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA * PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI * PERATURAN PEMERINTAH NO. 65 TAHUN 1971 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS * PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2016TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG.
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peraturan Instansi Terkait * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIRPeraturan Menteri
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR * PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISMEPENGELOLAAN HIBAH
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DIINDONESIA
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL * PERATURAN PEMERINTAH 14 TAHUN 2016TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2015 Penghimpunan Dana Perkebunan * PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASINASIONAL
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1986 TENTANG KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI * PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DANGIZI
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 1983 TENTANG KESEHATAN MASYARAKATVETERINER
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA * PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI * PERATURAN PEMERINTAH NO. 65 TAHUN 1971 TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS * PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 1992 TENTANG OBAT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 81 TAHUN 2001 TENTANG ALAT DAN MESINBUDIDAYA TANAMAN
* PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAANKAWASAN HUTAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2016TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2016TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG.
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG.
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DANATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARADAERAH
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI IMPORPRODUK HORTIKULTURA
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DANATAUBANGUNAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTUDANATAU.odt
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS * PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANGHIBAH DAERAH
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANGPENDAFTARAN TANAH
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DANATAU PRODUK HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANGPERANGKAT DAERAH
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANGPENDAFTARAN TANAH
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANGPEMBUDIDAYAAN IKAN
- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATANEKSPOR DAN IMPOR
- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIKLOKASI
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN ENGEMBANGAN USAHA KECIL. * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONES- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARADAERAH- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANGPERBENIHAN TANAMAN
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGA.odt * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANGKEMITRAAN.
* PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN * PERATURAN-KEPALA-BPN-RI-NOMOR- 4-TAHUN-2010 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-11-TAHUN-2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-12-TAHUN-2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-3-TAHUN-2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-3-TAHUN-2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-30-TAHUN-2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN * PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-4-TAHUN-2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA * PERMEN KP NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA * PERMEN KP NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PP Nomor 14 Tahun 2017 SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI- _NEW !! _
* PP Nomor 18 Tahun 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH- _NEW !! _
* PP Nomor 2 Tahun 2017 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI- _NEW !! _
* PP Nomor 27 Tahun 2017 BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI- _NEW !! _
* PP Nomor 9 Tahun 2017 PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN * Perarutan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2010 TENTANG Kawasan Hutan * Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN * Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah
* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan UU Desa * Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa2 * Peraturan-Pemerintah Nomor 111 tahun-2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT * UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI
Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 1992 TENTANG OBAT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIKLOKASI
* Perarutan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2010 TENTANG Kawasan Hutan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DANGIZI PANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLANPANGAN
* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN * PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI IMPORPRODUK HORTIKULTURA
Undang-Undang
* UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI
perikanan dan kelautan * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO) MARWANA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/KEPMEN-KP/ 2016 TENTANG PELEPASAN IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS)NIRWANA III
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI DI PROVINSIACEH
* KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MANGGAR, DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LIMAU SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LIMAU, DI KOTA BONTAN * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN KEDONGANAN SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN KEDONGANAN, DI KABUPATEN BADUNG, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SELILI SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SELILI, DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMBALIUNG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN SAMBALIUNG, DI KABUPATEN BERAU, * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PER * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PANTAI PENYU PANGUMBAHAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPAT * KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KA * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 02 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAANES
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN P * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA MPERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEG * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (2) * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG T * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 ENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR * PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PERMEN-KP2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASAPENGADAAN ES
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TTENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN- _NEW !! _
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut- _NEW !! _
* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sarana Budidaya Minapadi- _NEW !! _
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
* UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAKGARAM
- _NEW !! _
* Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 31 TAHUN 2004 TENTANG P E R I K A N A N * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN * Undang-Undang No. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTANPERATURAN MENTERI
Juklat dan Juknis
* KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN2016
* KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN2016
Peraturan Instansi Terkait * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.11 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMANHUTAN
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.12 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.13 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.14 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.15 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.19 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.22 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGA * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.24 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.25 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.7TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMANNASIONAL
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.8 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Nomor P.16 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANPeraturan Menteri
*
* Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN2016
* KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN2016
* LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35/PERMENTAN/OT.140/7/2009 * LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009 * LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 72/Permentan/OT.140/10/2011 TANGGAL : 31 Oktober 2011 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN * LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001 * LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 29/Permentan/OT.140/5/2011 * MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 * PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 * PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.11 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMANHUTAN
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.12 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.13 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.14 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.15 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN H * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.19 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.22 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.23 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGA * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.24 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.25 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.26 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.7TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMANNASIONAL
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.8 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Nomor P.16 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 76TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05Tahun 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI KOMPETENSI PRODUSEN DAN PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05Tahun 2012TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN. * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN2016 TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAMNEGERI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DANATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN-MENTERI-PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 02TAHUN 1962. * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN * PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAHYANG BAIK
* PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA * PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI * PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARILUAR NEGERI
* PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN * PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang * Permentan 66TAHUN 2016 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017- _NEW !! _
* Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan Sapi * Permentan No.102 Tahun 2014 Pembibitan Kambing. * Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan. * Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong * Permentan No.107 Tahun 2014 Pestisida * Permentan No.108 Tahun 2014 Sapi Siap Potong * Permentan No.31 Tahun 2014 Pedoman Budidaya Ayam Petelur * Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNING * Permentan No.42 Tahun 2014 Pengawasan Bibit Ternak. * Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun * Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI * Permentan No.67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pemasaran Biji Kakao * Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian * Permentan No.79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam * Permentan No.97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gratifikasi * Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan * Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANGBAIK
* Permentan Nomor 06 Tahun 2016 Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 05 Tahun 2016 Perubahan Permentan Dewan KetahananPangan
* Permentan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Permentan DewanKetahanan Pangan
* Permentan Nomor 06 Tahunn2016 tentang Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 Balai Besar Mekanisasi Pertanian * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Balai Besar MekanisasiPertanian
* Permentan Nomor 14 Tahun 2016 Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017
- _NEW !! _
* Permentan Nomor 70 Tahun 2014 Perizinan Hortikultura. * Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIKPETELUR YANG BAIK.
* PermentanNomor 17 Tahun 2016 Pemasukan Daging Tanpa Tulang * permentan nomor 33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUHYANG BAIK.
* permentan nomor 34 tahun 2014 ttg PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANGBAIK
* permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIANPEPRES DAN INPRES
Pepres dan Inpres
* INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL
* INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN _2015 TENTANG KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIALEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN TA. 2016 * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN GABAHBERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH * INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8TAHUN 2015 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 * PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSU BIDANG PERTANIAN TAHUN2017
* PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA * PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANGPELAKSANAAN PE
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANANKEPEMUDAAN
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBA- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADANINTELIJEN NEGARA
- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARADAERAH- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2016 2012 TENTANG BADANRESTORASI GAMBUT
* PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 2 TAHUN 2016 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 22 TAHUN 2016 * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 23 TAHUN 2016 * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTR KETENAGA LISTRIKAN * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DANINDUSTRI NASIONAL
* PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1BERBANDING 50.000
* PERPRES Nomor 25 Tahun 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMERIKSA KEIMIGRASIA * PERPRES Nomor 38 Tahun 2017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
* PERPRES Nomor 40 Tahun 2017KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR * PERPRES Nomor 44 Tahun 2017 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN * PERPRES Nomor 8 Tahun 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHPeraturan Menteri
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05Tahun 2012TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN. * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN2016 TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAMNEGERI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DANATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN-MENTERI-PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 02TAHUN 1962. * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN * PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAHYANG BAIK
* PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA * PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI * PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARILUAR NEGERI
* PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN * PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang * Permentan 66TAHUN 2016 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017- _NEW !! _
* Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan Sapi * Permentan No.102 Tahun 2014 Pembibitan Kambing. * Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan. * Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong * Permentan No.107 Tahun 2014 Pestisida * Permentan No.108 Tahun 2014 Sapi Siap Potong * Permentan No.31 Tahun 2014 Pedoman Budidaya Ayam Petelur * Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNING * Permentan No.42 Tahun 2014 Pengawasan Bibit Ternak. * Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun * Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI * Permentan No.67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pemasaran Biji Kakao * Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian * Permentan No.79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam * Permentan No.97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gratifikasi * Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan * Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANGBAIK
* Permentan Nomor 06 Tahun 2016 Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 05 Tahun 2016 Perubahan Permentan Dewan KetahananPangan
* Permentan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Permentan DewanKetahanan Pangan
* Permentan Nomor 06 Tahunn2016 tentang Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 Balai Besar Mekanisasi Pertanian * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Balai Besar MekanisasiPertanian
* Permentan Nomor 14 Tahun 2016 Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017
- _NEW !! _
* Permentan Nomor 70 Tahun 2014 Perizinan Hortikultura. * Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIKPETELUR YANG BAIK.
* PermentanNomor 17 Tahun 2016 Pemasukan Daging Tanpa Tulang * permentan nomor 33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUHYANG BAIK.
* permentan nomor 34 tahun 2014 ttg PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANGBAIK
* permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN perikanan dan kelautan * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016KARYA TULIS
Karya Tulis
* (Down Load pdf) TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS * (Download Pdf) Standarnisasi Penyusunan dan Penilaian Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan * (download pdf) ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROS * Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros. * KARYA TULIS ILMIAH.Perilaku Petani Terhadap Ketersediaan Teknologi dalam Pengembangan Usahatani Kacang Tanah di Kabupaten Maros- _NEW !! _
* Karya Tulias Ilmiah/Hubungan antara Karakteristik Petani dengan Tingkat Penerapan PTT Padi Sawah di Kecamatan Moncongloe KabupatenMaros
* Karya Tulias Ilmian Juara II Tingkat Nasional 2014/PEMANFAATAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI PESTISIDA ORGANIK PADA TANAMAN PANGANDANHORTIKULTURA
- _NEW !! _
* Karya Tulis Ilmiah Juara Haran III Tingkat Nasional 2014/Analisis Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Maros.- _NEW !! _
* Karya Tulis Ilmiah Juara Harapan I Tingkat Nasional 2014/Pemanfaatan Limbah Buah-Buahan untuk Pembuatan Pestisida dalam Mengendalikan Hama Rayap pada Tanaman Karet- _NEW !! _
* Karya Tulis Ilmiah Juara Harapan II Tingkat Nasional 2014/MODIFIKASI DAN UJI KINERJA MESIN SHEDDER PENCACAH PELEPAH KELAPA SAWIT TIPE MPO 2500 HDZ- _NEW !! _
* Karya Tulis Ilmiah Juara III Tingkat Nasional 2014/MODEL PENGOMPOSAN KIAMBANG (Salvinia molesta) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN GULMA AIR DI WADUK BATUTEGI LAMPUNG, MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHATANI YANG RAMAH LINGKUNGAN- _NEW !! _
* KaryaTulisIlmiah/ Hubungan antara Faktor Eksternal Petani dengan Tingkat Penerapan PTT Padi Sawah di Kec. Moncongloe Kab.Maros * MODEL PENGOMPOSAN KIAMBANG (Salvinia molesta) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN GULMA AIR DI WADUK BATUTEGI LAMPUNG, MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHATANI YANG- _NEW !! _
* PPL KABUPATEN MAROS 3 TAHUN BERTURUT-TURUT DAPAT JUARA TINGKAT NASIONAL DALAM LOMBA KARYA TULIS ILMIAH BIDANG INOVASI TEKNOLOGI- _NEW !! _
* Pedoman Penulisan KTI Inovasi Teknologi Bidang Pertanian * Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Bagi Teladan Bidang Pertanian Tahun 2014 * Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi Bidang Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2014 * STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH KABUPATEN MAROS PROVENSI SULAWESISELATAN
* TINGKAT ADOPSI ANGGOTA KELOMPOK TANI TERHADAP SISTEM TANAM JAJARLEGOWO PADI SAWAH
- _NEW !! _
* TINGKAT PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH- _NEW !! _
* download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROSPepres dan Inpres
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANGPELAKSANAAN PE
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANANKEPEMUDAAN
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBA- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADANINTELIJEN NEGARA
- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARADAERAH- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH * PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN- _NEW !! _
* PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2016 2012 TENTANG BADANRESTORASI GAMBUT
* PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 2 TAHUN 2016 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 22 TAHUN 2016 * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 23 TAHUN 2016 * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTR KETENAGA LISTRIKAN * PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DANINDUSTRI NASIONAL
* PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1BERBANDING 50.000
* PERPRES Nomor 25 Tahun 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMERIKSA KEIMIGRASIA * PERPRES Nomor 38 Tahun 2017UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
* PERPRES Nomor 40 Tahun 2017KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR * PERPRES Nomor 44 Tahun 2017 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN * PERPRES Nomor 8 Tahun 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHPeraturan Menteri
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05Tahun 2012TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN. * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN2016 TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAMNEGERI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DANATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATENKOTA- _NEW !! _
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN-MENTERI-PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 02TAHUN 1962. * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN * PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAHYANG BAIK
* PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA * PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI * PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARILUAR NEGERI
* PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN * PP_Pengganti_UU_No_1_th_2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang * Permentan 66TAHUN 2016 tentang PETUNJUK OPERASIONAL DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017- _NEW !! _
* Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan Sapi * Permentan No.102 Tahun 2014 Pembibitan Kambing. * Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan. * Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong * Permentan No.107 Tahun 2014 Pestisida * Permentan No.108 Tahun 2014 Sapi Siap Potong * Permentan No.31 Tahun 2014 Pedoman Budidaya Ayam Petelur * Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNING * Permentan No.42 Tahun 2014 Pengawasan Bibit Ternak. * Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun * Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI * Permentan No.67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pemasaran Biji Kakao * Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian * Permentan No.79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam * Permentan No.97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gratifikasi * Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan * Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANGBAIK
* Permentan Nomor 06 Tahun 2016 Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 07 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas Kementan * Permentan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 05 Tahun 2016 Perubahan Permentan Dewan KetahananPangan
* Permentan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Permentan DewanKetahanan Pangan
* Permentan Nomor 06 Tahunn2016 tentang Tunjangan Kinerja * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 Balai Besar Mekanisasi Pertanian * Permentan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Balai Besar MekanisasiPertanian
* Permentan Nomor 14 Tahun 2016 Dokumen Karantina Tumbuhan * Permentan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ruminansia Besar * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit * Permentan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET PupukBersubsidi TA 2017
- _NEW !! _
* Permentan Nomor 70 Tahun 2014 Perizinan Hortikultura. * Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIKPETELUR YANG BAIK.
* PermentanNomor 17 Tahun 2016 Pemasukan Daging Tanpa Tulang * permentan nomor 33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUHYANG BAIK.
* permentan nomor 34 tahun 2014 ttg PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANGBAIK
* permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Peraturan Pemerintah * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan * LAMPIRAN 1.PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NNOMOR P.17 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUANKEHUTANAN NEGERI
* PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.5 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR NOMOR P.3 TAHUN 2016 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU * PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.1TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KOPI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN NILAM * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN TEMBAKAU * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OILISPO) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PPEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK LADA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN PERBANYAKAN SUMBER BENIH TEH * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNISBUDIDAYA KAKAO YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ONCOCOA)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA KOPI YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES GAP ON COFFEE) * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN KAKAO * PERMENTAN NO 127 TAHUN 2014 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIHTANAMAN
* Permentan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial * Permentan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Sawit Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan * (Down Load pdf) TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS * Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros. * Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 117 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 150 TAHUN 2013 TENTANG BENIH HORTIKULTURA YANG TIDAK DAPAT DIPRODUKSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIKINDONESI
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TTINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 511 TAHUN 2006 TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES FORMEDICINAL CROPS)
* PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURALAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN * Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovasi Teknologi Bidang Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2014 * download ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN KOMODITI UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAROS perikanan dan kelautan * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 * KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 43 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 46 TAHUN 2016 * PEPRES NOMOR 51 TAHUN 2016GOOGLE PLUS
LABELS
* Hortikultura
(28)
* Juklat dan Juknis
(160)
* Karya Tulis
(21)
* Konsultasi
(2)
* Makalah
(20)
* Pepres dan Inpres
(64)
* Peraturan Instansi Terkait(183)
* Peraturan Menteri
(141)
* Peraturan Pemerintah(85)
* perikanan dan kelautan(69)
* Perkebunan
(14)
* Perkebunan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan(51)
* Statistik
(8)
* Tanaman Pangan
(5)
* Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan(94)
* Umrah dan Haji
(43)
* Undang-Undang
(77)
* Video Mamminasata
(136)
LAMAN
* Beranda
* Tentang Saya
* Privacy Policy
* Link Exchange
FOLLOWERS
Copyright © 2013. Agronomi Pertanian - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib Proudlypowered by Blogger
Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0