Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/robert-lewandowski-can-finish-anything-you-give-him-alphonso-davies-b
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of www.fanatik.ro/live-blog-liga-2-etapa-a-21-a-19154610
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of www.sabah.com.tr/magazin/2020/02/21/acun-ilicali-dede-oluyor-acun-ilicalinin-kizi-banu-ilicali-hamile-oldug
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of mircoslepko.blogspot.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of appsforpcwindows.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of lepantorunners.gr
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of afaghhosting.net
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …TRANSLATE THIS PAGE Nomor. 1 Tahun 2020. Judul. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Tanggal Ditetapkan. 2020-08-31. Tanggal Diundangkan. 2020-08-31. Keterangan Status.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan TimurPRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH …TRANSLATE THIS PAGE JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.PRODUK HUKUM
1. Peraturan Gubernur. 1 Tahun 2012. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016. 2. Peraturan Gubernur. 2 Tahun2012.
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …TRANSLATE THIS PAGE Nomor. 1 Tahun 2020. Judul. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Tanggal Ditetapkan. 2020-08-31. Tanggal Diundangkan. 2020-08-31. Keterangan Status.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan TimurPRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH …TRANSLATE THIS PAGE JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.PRODUK HUKUM
1. Peraturan Gubernur. 1 Tahun 2012. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016. 2. Peraturan Gubernur. 2 Tahun2012.
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
74 Tahun 2020. 2020-12-30. 2020-12-30. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 53 Tahun 2020. 2020-09-01. 2020-09-01. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 50. Peraturan Gubernur. 54 Tahun 2020. 2020-09-14. JDIH.KALTIMPROV.GO.ID 3. 4. 5. 6. 8. 9. Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE 583 Tahun 2019. Judul. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020. Tanggal Ditetapkan. 2019-11-01. Tanggal Diundangkan.2019-11
PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 28 Tahun 2018. 2018-07-24. 2018-07-24. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTA.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA …TRANSLATE THIS PAGE susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pariwisata provinsi kalimantan timurPRODUK HUKUM
Contact Info. 0541-73333 0541-732269 (fax) birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com; Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 14 Tahun 2008. Judul. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN …TRANSLATE THIS PAGE PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Gubernur. Nomor. 8 Tahun 2008. Judul. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …TRANSLATE THIS PAGE Nomor. 1 Tahun 2020. Judul. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Tanggal Ditetapkan. 2020-08-31. Tanggal Diundangkan. 2020-08-31. Keterangan Status.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan TimurPRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH …TRANSLATE THIS PAGE JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.PRODUK HUKUM
1. Peraturan Gubernur. 1 Tahun 2012. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016. 2. Peraturan Gubernur. 2 Tahun2012.
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …TRANSLATE THIS PAGE Nomor. 1 Tahun 2020. Judul. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Tanggal Ditetapkan. 2020-08-31. Tanggal Diundangkan. 2020-08-31. Keterangan Status.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan TimurPRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH …TRANSLATE THIS PAGE JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.PRODUK HUKUM
1. Peraturan Gubernur. 1 Tahun 2012. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016. 2. Peraturan Gubernur. 2 Tahun2012.
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
74 Tahun 2020. 2020-12-30. 2020-12-30. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 53 Tahun 2020. 2020-09-01. 2020-09-01. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 50. Peraturan Gubernur. 54 Tahun 2020. 2020-09-14. JDIH.KALTIMPROV.GO.ID 3. 4. 5. 6. 8. 9. Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE 583 Tahun 2019. Judul. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020. Tanggal Ditetapkan. 2019-11-01. Tanggal Diundangkan.2019-11
PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 28 Tahun 2018. 2018-07-24. 2018-07-24. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTA.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA …TRANSLATE THIS PAGE susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pariwisata provinsi kalimantan timurPRODUK HUKUM
Contact Info. 0541-73333 0541-732269 (fax) birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com; Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 14 Tahun 2008. Judul. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN …TRANSLATE THIS PAGE PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Gubernur. Nomor. 8 Tahun 2008. Judul. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE 583 Tahun 2019. Judul. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020. Tanggal Ditetapkan. 2019-11-01. Tanggal Diundangkan.2019-11
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 14 Tahun 2008. Judul. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Contact Info. 0541-73333 0541-732269 (fax) birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com; Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2021. 2021-02-01. 2021-02-01. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIN. 3.PRODUK HUKUM
2021. 15. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021. Peraturan Gubernur. 6. 2021. 14. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE 583 Tahun 2019. Judul. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020. Tanggal Ditetapkan. 2019-11-01. Tanggal Diundangkan.2019-11
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 4 Tahun 2019. 2019-02-11. 2019-02-11. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR. 5. Peraturan Gubernur. 6 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 1 Tahun 2016. Judul. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036. Tanggal Ditetapkan. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 14 Tahun 2008. Judul. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan.PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 2 Tahun 2015. PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 3. Peraturan Gubernur. 3 Tahun 2015. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI …TRANSLATE THIS PAGE PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. -. Nomor. 18 Tahun 2015. Judul. PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.PRODUK HUKUM
Contact Info. 0541-73333 0541-732269 (fax) birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com; Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …TRANSLATE THIS PAGE Nomor. 1 Tahun 2020. Judul. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Tanggal Ditetapkan. 2020-08-31. Tanggal Diundangkan. 2020-08-31. Keterangan Status.PRODUK HUKUM
74 Tahun 2020. 2020-12-30. 2020-12-30. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI …TRANSLATE THIS PAGE 583 Tahun 2019. Judul. PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020. Tanggal Ditetapkan. 2019-11-01. Tanggal Diundangkan.2019-11
PRODUK HUKUM
Peraturan Gubernur. 28 Tahun 2018. 2018-07-24. 2018-07-24. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTA. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA …TRANSLATE THIS PAGE RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Daerah Provinsi. Nomor. 14 Tahun 2008. Judul. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN WISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan. PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR …TRANSLATE THIS PAGE penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2021 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH …TRANSLATE THIS PAGE JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN …TRANSLATE THIS PAGE 2 Tahun 2020. Judul. TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal Ditetapkan. 2020-01-20. Tanggal Diundangkan. 2020-01-20. Keterangan Status. Statistik.PRODUK HUKUM
Contact Info. 0541-73333 0541-732269 (fax) birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com; Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN …TRANSLATE THIS PAGE PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Download Peraturan. Kategori. Peraturan Gubernur. Nomor. 8 Tahun 2008. Judul. PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Tanggal Ditetapkan.* Home
* Profil __
* Kata Sambutan
* Visi & Misi
* Produk Hukum
* Direktori
* Berita
__ Hubungi Kami | __ Log In* Home
* Profil __ __
* Kata Sambutan
* Visi & Misi
* Produk Hukum
* Direktori
* Berita
__ Hubungi Kami | __ Log In PRODUK HUKUM - KEPUTUSAN GUBERNUR* Produk Hukum /
* Keputusan Gubernur TABEL INVENTARISASI TAHUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR2020
(2)
2019
(4)
2018
(13)
2017
(27)
2016
(19)
2015
(14)
2014
(25)
2013
(29)
2012
(2)
2011
(11)
PRODUK HUKUM
DAFTAR INVENTARISASI KEPUTUSAN GUBERNURNO
JENIS PERATURAN
NO PERATURAN
TANGGAL
JUDUL
STATUS
DITETAPKAN
DIUNDANGKAN
1
Keputusan Gubernur
12 Tahun 2020
2020-01-10
2020-01-10
PENETAPAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR2
Keputusan Gubernur
564 Tahun 2020
2020-10-31
2020-10-31
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 20203
Keputusan Gubernur
583 Tahun 2019
2019-11-01
2019-11-01
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 20204
Keputusan Gubernur
609 Tahun 2019
2019-11-18
2019-11-18
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN DAN KOTA BONTANG, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KABUPATEN PASER DAN KABUPATEN BERAU TAHUN 20205
Keputusan Gubernur
636 Tahun 2019
2019-12-05
2019-12-05
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 20206
Keputusan Gubernur
654 Tahun 2019
2019-12-20
2019-12-20
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 20207
Keputusan Gubernur
78 Tahun 2018
PENETAPAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR8
Keputusan Gubernur
84 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DASAR ORGANIK DAN AN ORGANIK TAHUN 20189
Keputusan Gubernur
234 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR PENUNJANG MINYAK DAN GAS TAHUN 201810
Keputusan Gubernur
535 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201911
Keputusan Gubernur
550 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 201912
Keputusan Gubernur
552 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 201913
Keputusan Gubernur
554 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 201914
Keputusan Gubernur
555 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201915
Keputusan Gubernur
564 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 201916
Keputusan Gubernur
565 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 201917
Keputusan Gubernur
566 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 201918
Keputusan Gubernur
569 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 201919
Keputusan Gubernur
594 Tahun 2018
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 201920
Keputusan Gubernur
16 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KIMIA DASAR ORGANIK DAN AN ORGANIK TAHUN 201721
Keputusan Gubernur
17 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI TIMUR SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201722
Keputusan Gubernur
27 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI BARAT 201723
Keputusan Gubernur
28 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 201724
Keputusan Gubernur
29 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201725
Keputusan Gubernur
62 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG SEKTOR JASA PENUNJANG MIGASTAHUN 2017
26
Keputusan Gubernur
65 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201727
Keputusan Gubernur
156 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA SEKTOR PERTAMBANGANBATUBARA TAHUN 2017
28
Keputusan Gubernur
534 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BERAU SEKTOR PERTAMBANGANBATUBARA TAHUN 2017
29
Keputusan Gubernur
713 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201830
Keputusan Gubernur
781 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 201831
Keputusan Gubernur
782 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 201832
Keputusan Gubernur
784 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201833
Keputusan Gubernur
785 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 201834
Keputusan Gubernur
785 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 201835
Keputusan Gubernur
786 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 201836
Keputusan Gubernur
787 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 201837
Keputusan Gubernur
796 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 201838
Keputusan Gubernur
797 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 201839
Keputusan Gubernur
798 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201840
Keputusan Gubernur
799 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI TIMUR SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201841
Keputusan Gubernur
821 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 201842
Keputusan Gubernur
822 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTORAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 201843
Keputusan Gubernur
822 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTORAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 201844
Keputusan Gubernur
823 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTORAL PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201845
Keputusan Gubernur
824 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 201846
Keputusan Gubernur
826 Tahun 2017
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKTORAL PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201847
Keputusan Gubernur
1 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERKEBUNANTAHUN 2016
48
Keputusan Gubernur
13 Tahun 2016
PENETAPAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201649
Keputusan Gubernur
26 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KIMIA DASAR ORGANIK DAN AN ORGANIK TAHUN 201650
Keputusan Gubernur
114 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201651
Keputusan Gubernur
115 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 201652
Keputusan Gubernur
251 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR JASA PENUNJANGMIGAS TAHUN 2016
53
Keputusan Gubernur
274 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201654
Keputusan Gubernur
573 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201755
Keputusan Gubernur
588 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BERAU SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201656
Keputusan Gubernur
607 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 201757
Keputusan Gubernur
624 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 201758
Keputusan Gubernur
625 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 201759
Keputusan Gubernur
626 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 201760
Keputusan Gubernur
627 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 201761
Keputusan Gubernur
634 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201762
Keputusan Gubernur
636 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERTAMBANGAN BARU BARA TAHUN 201763
Keputusan Gubernur
637 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 201764
Keputusan Gubernur
647 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 201765
Keputusan Gubernur
651 Tahun 2016
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 201766
Keputusan Gubernur
8 Tahun 2015
Penetapan uang HArian Dalam Dan Luar NEgeri, Uang Saku, UAng Representatif PErjalanan Dinas, Tarif Hotel Dalam Dan Luar DAerah67
Keputusan Gubernur
72 Tahun 2015
Penetapan Upah Minimum Sektoral KAbupaten Berau Sektor Pertambangan Batu Bara TAhun 201568
Keputusan Gubernur
116 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201569
Keputusan Gubernur
157 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201570
Keputusan Gubernur
694 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201671
Keputusan Gubernur
750 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 201672
Keputusan Gubernur
751 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 201673
Keputusan Gubernur
752 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 201674
Keputusan Gubernur
753 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 201675
Keputusan Gubernur
772 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERTAMBANGANBATUBARA TAHUN 2016
76
Keputusan Gubernur
773 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 201677
Keputusan Gubernur
785 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 201678
Keputusan Gubernur
802 Tahun 2015
PENETAPN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI TIMUR SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201679
Keputusan Gubernur
803 Tahun 2015
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 201680
Keputusan Gubernur
19 Tahun 2014
81
Keputusan Gubernur
20 Tahun 2014
82
Keputusan Gubernur
22 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN NUNUKAN SEKTOR PERKEBUNANTAHUN 2014
83
Keputusan Gubernur
23 Tahun 2014
84
Keputusan Gubernur
37 Tahun 2014
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BANDARA INTERNASIONAL SEPINGGAN BALIKPAPAN MENJADI "BANDARA INTERNASIONAL SULTAN AJI MAHMUD SULAIMAN SEPINGGANBALIKPAPAN"
85
Keputusan Gubernur
51 Tahun 2014
PENETAPAN UANG HARIAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI, UANG SAKU, UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, TARIF HOTEL DALAM DAN LUAR DAERAH86
Keputusan Gubernur
58 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 201487
Keputusan Gubernur
79 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI BARAT SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 201488
Keputusan Gubernur
105 Tahun 2014
89
Keputusan Gubernur
249 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR JASA PENUNJANGMIGAS TAHUN 2014
90
Keputusan Gubernur
683 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 201591
Keputusan Gubernur
739 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 201592
Keputusan Gubernur
760 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 201593
Keputusan Gubernur
761 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 201594
Keputusan Gubernur
776 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 201595
Keputusan Gubernur
777 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 201596
Keputusan Gubernur
778 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 201597
Keputusan Gubernur
832 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 201598
Keputusan Gubernur
843 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 201599
Keputusan Gubernur
844 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015100
Keputusan Gubernur
845 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Paser Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015101
Keputusan Gubernur
850 Tahun 2014
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2015102
Keputusan Gubernur
870 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KERTANEGERATAHUN 2015103
Keputusan Gubernur
871 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KIMIA DASAR ORGANIK DAN AN ORGANIK TAHUN 2015104
Keputusan Gubernur
872 Tahun 2014
PENETAPAN UPAH SEKTORAL KABUPATEN PASER SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN2015
105
Keputusan Gubernur
01 Tahun 2013
SK.01.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KAB PASER THN 2013106
Keputusan Gubernur
02 Tahun 2013
SK.02.2013 TTG PENETAPAN UPAH MIN KAB NUNUKAN THN 2013107
Keputusan Gubernur
03 Tahun 2013
SK.03.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR PERKEBUNAN KABABUPATENNUNUKAN
108
Keputusan Gubernur
05 Tahun 2013
SK.05.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KAB BULUNGAN THN 2013109
Keputusan Gubernur
06 Tahun 2013
SK.06.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KAB BERAU TAHUN 2013110
Keputusan Gubernur
42 Tahun 2013
SK.42.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA THN 2013111
Keputusan Gubernur
43 Tahun 2013
SK.43.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR BATUBARA KAB KUTAITIMUR
112
Keputusan Gubernur
104 Tahun 2013
SK.104.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KAB. KUKAR113
Keputusan Gubernur
179 Tahun 2013
SK.179.2013 ttg PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SEKTOR PENGOLAHAN KIMIA DASAR ORGANIK DAN ANORGANIK KOTA BONTANG THN 2013114
Keputusan Gubernur
307 Tahun 2013
SK.307.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SEKTOR KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI KOTA BONTANG115
Keputusan Gubernur
308 Tahun 2013
SK.308.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM KAB KUBAR TH 2013116
Keputusan Gubernur
309 Tahun 2013
SK.309.2013 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SEKTOR BATUBARA KAB KUBAR TH 2013117
Keputusan Gubernur
386 Tahun 2013
SK.386.2013 ttg PENETAPAN UM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013118
Keputusan Gubernur
387 Tahun 2013
SK.387.2013 ttg PENETAPAN UM SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERKAYUAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013119
Keputusan Gubernur
388 Tahun 2013
SK.388.2013 ttg PENETAPAN UM SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013120
Keputusan Gubernur
427 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2013121
Keputusan Gubernur
464 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BERAU SEKTOR PERTAMBANGANBATUBARA TAHUN 2013
122
Keputusan Gubernur
513 Tahun 2013
PENETAPAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS, KELAS HOTEL, TARIF HOTEL LUAR DAN DALAM DAERAH123
Keputusan Gubernur
715 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014124
Keputusan Gubernur
763 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2014125
Keputusan Gubernur
764 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014126
Keputusan Gubernur
768 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BONTANG TAHUN 2014127
Keputusan Gubernur
796 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2014128
Keputusan Gubernur
797 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2014129
Keputusan Gubernur
803 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014130
Keputusan Gubernur
804 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014131
Keputusan Gubernur
805 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN 2014132
Keputusan Gubernur
806 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014133
Keputusan Gubernur
827 Tahun 2013
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2014134
Keputusan Gubernur
754 Tahun 2012
SK.754.2012 TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) KALTIM135
Keputusan Gubernur
866 Tahun 2012
PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH SERTA LUARNEGERI TAHUN 2013
136
Keputusan Gubernur
004 Tahun 2011
SK.04.2011 TTG PENETAPAN UMK TAHUN 2011137
Keputusan Gubernur
13 Tahun 2011
SK.13.2011 TTG PENETAPAN LAGU MARS DAN HYMNE PROV KALTIM138
Keputusan Gubernur
14 Tahun 2011
SK.14.2011 TTG PENETAPAN DAN PEMBERIAN PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011139
Keputusan Gubernur
16 Tahun 2011
SK.16.2011 TTG PENETAPAN UKM KABUPATEN PASER TAHUN 2011140
Keputusan Gubernur
19 Tahun 2011
SK.19.2011 TTG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT PROV KALTIM2010
141
Keputusan Gubernur
25 Tahun 2011
SK.25.2011 TTG HASIL RAPERDA KAB NUNUKAN TTG BPHTB142
Keputusan Gubernur
28 Tahun 2011
SK.28.2011 TTG HASIL EVALUASI RAPERDA KAB BERAU TTG PAJAK DAERAH143
Keputusan Gubernur
29 Tahun 2011
SK.29.2011 TTG HASIL EVALUASI RAPERDA KAB BERAU TTG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH144
Keputusan Gubernur
50 Tahun 2011
SK.50.2011 TTG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDA KAB.NUNUKAN TENTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2011145
Keputusan Gubernur
56 Tahun 2011
SK.56.2011 TTG HASIL EVALUASI RAPERDA KAB BULUNGAN TTG PAJAK DAERAH146
Keputusan Gubernur
57 Tahun 2011
SK.57.2011 TTG HASIL EVALUASI RAPERDA KAB BULUNGAN TTG RETRIBUSIJASA UMUM
JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.* __
* __
* __
* __
CONTACT INFO
* __0541-73333
0541-732269 (fax)
* __ birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com * __SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Gajah Mada No.110, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242STATISTIK
__ Total Download
119,061
Visitor Online
10
Visitor Bulan Ini
6,138
Total Visit
107,097
__
Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0